Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

            Puji syukur kepada Alla Swt dan Rasuulullah Saw yang telah memberikan nikmatnya hingga penulis bias menyelesaikan makalah ini. Makalah ini dibuat untuk melengkapi tugas kewarganegaraan dengan melihat pada kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia. Dan bertujuan agar pembaca dapat memahami, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari kasus-kasus pelanggaran Hak Asaasi Manusia yang selama ini terjadi.

 Latar Belakang

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sautu hal terpenting

dalam kehidupan berbangsa dan bernegra di Indonesia. Namun masih

banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik,

banyak pihak yang masih menyalahgunakan akan penegakan hak asasi manusia di

Indonesia. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia, dan

faktor penyebab kurang ditegakannya HAM di Indonesia, termasuk kolerasi

penegakan HAM dengan kegiatan keagamaan dan hukum dari agama yang di anut

oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

·         Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi

manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan semenjak ia dilahirkan, mencangkup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ini berarti bahwa sebagai

anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari

eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu

kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia

kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi

manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan

kondisi yang manusiawi.

1 Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu

yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, banyak pendapat yang

mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah “kekuasaan dan keamanan” yang

dimiliki oleh setiap individu dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.

Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat

dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.

Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini

merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak

asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

Definisi hak asasi manusia menurut para ahli, antara lain :

John Locke menyatakan macam-macam Hak Asasi Manusia yang pokok adalah:

a. Hak hidup (the rights to life);

b. Hak kemerdekaan (the rights of liberty);

c. Hak milik (the rights to property).

Thomas Hobbes menyatakan bahwa satu-satunya Hak Asasi Manusia adalah hak

hidup.

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di IndonesiaMenurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok.
Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1. Pembunuhan masal (genisida)
2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
3. Penyiksaan
4. Penghilangan orang secara paksa
5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik
4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
5. Menghilangkan nyawa orang lain

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain.
Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :

a. Kasus Tanjung Priok (1984)

Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994)

Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)

Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.

d. Peristiwa Aceh (1990)

Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.

e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)

Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).

f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).

g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999)

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara terkait.

h. Kasus Ambon (1999)

Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban.

i. Kasus Poso (1998 – 2000)

Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.

j. Kasus Dayak dan Madura (2000)

Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak.

k. Kasus TKI di Malaysia (2002)

Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar.

l. Kasus bom Bali (2002) DAN beberapa tempat lainnya

Telah terjadi peristiwa pemboman di Bali, yaitu tahun 2002 dan tahun 2005 yang dilakukan oleh teroris dengan menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia sendiri.

m. Kasus-kasus lainnya

Selain kasusu-kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat.
Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga antara lain:

1. Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih jodoh).
2. Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.
3. Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.
4. Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang dirumah.

Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah antara lain :

1. Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah (berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilakunya).
2. Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik (dijewer, dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di tengah lapangan).
3. Siswa mengejek/menghina siswa yang lain.
4. Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain.
5. Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain.

Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain :

1. Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antarsuku(konflik sosial).
2. Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila.
3. Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada.

·         Macam-Macam HAM

1. Hak asasi pribadi(personal right) Contohnya :

Hak mengemukakan pendapat

Hak memeluk agama

Hak beribadah

Hak kebebasan berorganisasi/berserikat

2. Hak asasi ekonomi (property right) Contohnya :

Hak memiliki sesuatu

Hak membeli dan menjual

Hak mengadakn suatu perjanjian/kontrak

Hak memilih pekerjaan

3.Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam

keadilan hukum

dan pemerintahan(right of legal equality) Contohnya :

Hak persamaan hukum

Hak asas praduga tak bersalah

Hak untuk diakui sebagai WNI

Hak ikut serta dalam pemerintahan

Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu

Hak mendirikan partai politik

4. Hak asasi politik(political right)

Hak untuk diakui sebagai WNI

Hak ikut serta dalam pemerintahan

Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu

Hak mendirikan partai politik

5.Hak asasi sosial dan budaya(social and cultural right)

Hak untuk memilih pendidikan

Hak mendapat pelayana kesehatan

Hak mengembangkan kebudayaan

6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan

hukum(procedural right)

Hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil

dalampenggeledahan,penangkapan,peradilan dan pembelaan hukum

·     

    Penegakan HAM

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak

asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai

dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas

kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas

penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya

sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu

keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk

melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan

untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada

kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan

hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hak

memperoleh air dan udara yang bersih, rasa aman, penghidupan yang layak, dan

lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi

juga seluruh warga masyarakat untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat

dipenuhi secara konsisten dan

berkesinambungan.

Pendidikan Kewarganegaraan semester 1&2 aangrapeialmudashir.wordpress.com 4

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upayaupaya

penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan

dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun

kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum

dan ketertiban akan mengHAMbat pencapaian masyarakat yang berusaha dan

bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk

itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan

dan kedamaian.

Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program penegakan hukum dan hak asasi manusia bertujuan untuk

melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan norma hukum,

norma sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam proses

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Dalam

kurun waktu lima tahun kedepan, penegakan hukum dan hak asasi manusia

menjadi tumpuan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka

merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dengan

mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu:

pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan

narkotika dan obat berbahaya. Untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia

harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

a. Partisipasi aktif daerah dalam penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi

melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004–2009;

Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004–2009;

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015;

b. Dukungan aktif daerah dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (RANHAM) 2004–2009 sebagai gerakan nasional.

·         Tipologi dan Praktik Pelanggaran HAM di Indonesia

Pendekatan pembangunan yang mengutamakan "Security Approach"

selama lebih kurang 32 tahun orde baru berkuasa "Security Approach" sebagai

kunci menjaga stabilitas dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan demi

pertumbuhan ekonomi nasional. Pola pendekatan semacam ini, sangat berpeluang

menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, karena stabilitas

ditegakan dengan cara-cara represif oleh pemegang kekuasaan.

Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh orde baru selama lebih kurang

32 tahun, dengan pemusatan kekuasaan pada Pemerintah Pusat nota bene pada

figure seorang Presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat atas

negara sebagai akibat dari penguasaan para pemimpin negara terhadap rakyat.

Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini mengakibatkan timbulnya peluang

pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemimpin negara dalam bentuk

pengekangan yang berakibat mematikan kreativitas warga dan pengekangan hak

politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan oleh pemegang

kekuasaan dalam rangka melestarikan kekuasaannya.

Pendidikan Kewarganegaraan semester 1&2 aangrapeialmudashir.wordpress.com 5

Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum

terwujudnya good governance yang ditandai dengan transparansi di berbagai

bidang. akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratisasi.

Serta belum berubahnya paradigma aparat pelayan publik yang masih

memposisikan dirinya sebagai birokrat bukan sebagai pelayan masyarakat, hal ini

akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung untuk timbulnya

pelanggaran hak asasi manusia.

Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagai

tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama

kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat.

Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering terjadi,

walaupun Perserikatan Bangsa- Bangsa telah mendeklarasikan hak asasi manusia

yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai

hak akan kebebasan dan martabat yang setara tanpa membedakan; ras, warna

kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin. Namun faktanya

adalah bahwa instrumen tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi

perempuan.

·         Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Indonesia

Pendekatan Security yang terjadi di era orde baru dengan mengedepankan

upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan semu dan berpeluang besar

menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terulang

kembali, untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan

hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini terbukti tidak memuaskan

masyarakat, bahkan berdampak terhadap timbulnya berbagai pelanggaran hak

asasi manusia, untuk itu desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan

berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu

dilanjutkan, otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak

boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjutkan dan dilakukan pembenahan atas

segala kekurangan yang terjadi.

Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa

menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan reformasi di bidang

struktural, infromental, dan kultular mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan

kualitapelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran

hak asasi manusia oleh pemerintah.

Perlu penyelesaian terhadap berbagai Konflik Horizontal dan Konflik

Vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang

melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat dengan

acara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana dan adil.

Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan

yang sama bagi semua hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, sipil, dan bidang lainnya, termasuk hak untuk hidup, persamaan,

kebebasan dan keamanan pribadi, perlindungan yang sama menurut hukum, bebas

Pendidikan Kewarganegaraan semester 1&2 aangrapeialmudashir.wordpress.com 6

dari diskriminasi, kondisi kerja yang adil. Untuk itu badan-badan penegak hukum

tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan, lebih konsekuen dalam

mematuhi Konvensi Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam

Undang undang No.7 Tahun 1984, mengartikan fungsi Komnas anti Kekerasan

Terhadap Perempuan harus dibuat perundang-undangan yang memadai yang

menjamin perlindungan hak asasi perempuan dengan mencantumkan sanksi yang

memadai terhadap semua jenis pelanggarannya.